Tolak Sosialisasi AMDAL PT. MIS, GRD-KK Morowali Kecam Tindakan Arogan PT MIS dan Polsek Bungku Selatan

Foto : Ist.

Corong Demokrasi,- Sosialisasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) PT Mitra Insan Sejahtera (MIS) di gedung Kantor Camat Bungku Selatan mendapatkan pro kontra dari masyarakat setempat. Akibat belum selesainya konflik agraria yang sedang terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat khususnya Desa Torete.

Dahrin salah satu perwakilan tokoh pemuda Desa Torete yang menolak sosialisasi AMDAL karena sikap perusahaan yang tidak koperatif untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat terlebih dahulu sebelum membahas progres kedepannya. Baru awal saja sudah berkonflik apalagi sudah beroperasi bisa saja masyarakat diusir paksa.

"Sosialisasi ini tidak jelas apalagi yang hadir semua orang-orang PT. TAS bukan PT. MIS dan ini adalah bentuk pembodohan dan manipulasi bahkan pemerintah daerah tidak ikut hadir. Pemerintah kecamatan harus bisa tanggung jawab atas diselenggarakannya sosialisasi ini kenapa di gedung kecamatan sementara Pemda tidak ada hadir," ujarnya.

Dahrin juga sangat kecewa karena dirinya dipaksa keluar dari forum sosialisasi. Ia mendapat perlakuan yang tidak pantas karena memberikan peryataan kontra dalam forum sosialisasi. Hal ini yang membuat dirinya harus diseret keluar dari forum.

"Saya sampaikan dalam dialog terkait adanya konflik agraria yang terjadi di area Desa Torete yaitu lahan APL dan lahan mangrove sudah dirusak oleh pihak perusahaan PT. TAS dan PT. Neo Energi Estate," pungkasnya.

"Saya angkat bicara persoalan ini seakan-akan di paksakan agar berjalan mulus sementara ada banyak masalah masyarakat tidak di selesaikan oleh pihak perusahaan itu sendiri," tambahnya.

Menyikapi hal itu, Amrin selaku ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD-KK MOROWALI) mengecam tindakan arogan perusahaan dan pihak kepolisian yang mengeluarkan perwakilan masyarakat saat ikut sosialisasi. 

Amrin mengatakan bahwa, dalam vidio yang beredar kami menduga jika pihak kepolisian berdiri membela investasi bahkan ikut melarang masyarakat untuk menjadi kritis di tanah Morowali ini.

"Masyarakat yang hadir menolak sosialisasi dengan alasan jelas dan mereka tidak inginkan kerusakan lingkungan lebih parah. Karena hari ini masi ada konflik agraria yang belum selesai dan perusahaan menganggap hal ini biasa-biasa saja. jika perusahaan dan pihak kepolisian koperatif harusnya tidak melarang orang bertanya, tidak mengeluarkan masyarakat kontra dalam forum tetapi perusahaan harus siap merasionalkan kepada masyarakat agar sosialisasi betul-betul maksimal bukan dimanipulasi," tegas Amrin.

"Disini akan kita uji peran Aparat Penegak Hukum (APH) akan berpihak kepada siapa, jagan sampai lembaga kepolisian berpihak kepada pemodal dibanding masyarakat. Karena jelas dalam vidio yang berada. Salah satu masyarakat yang menolak sosialisasi itu dan memberikan peryataan kritis dikawal ketat oleh beberapa anggota kepolisian, tetapi yang menyentuh fisik sampai memukul tangan tidak dijaga justru dibiarkan saja," pungkasnya.

Lebih lanjut, Amrin juga menegaskan kepada instansi kepolisian agar betul-betul bersama rakyat jagan karena dalih investasi kita melakukan pembungkaman kepada masyarakat yang bertanya kritis dan menolak investasi yang tidak jelas seperti yang dilakukan PT. MIS hari ini.

"Kami dari GRD KK-MOROWALI mengecam keras tindakan kepolisian khususnya Kapolsek Bungku Selatan dan Bungku Pesisir atas upaya pembungkaman demokrasi kepada salah satu warga Desa Torete yang menolak sosialisasi. Kami juga meminta Kapolres Morowali agar segera bertindak tegas kepada anggota yang melakukan pembungkaman demokrasi dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM)," tutupnya.

*(red)