 |
| Foto : Ist. |
Dalam pantauan terlihat massa aksi membawa tuntutan yaitu "Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran"
Jenderal lapangan Jimi Saputra menyampaikan bahwa momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas) kali ini kami mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak serius membenahi sistem pendidikan nasional.
Menurutnya, dalam UUD 1945 telah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga tetapi kenyataannya hanya masih banyak rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan karena terhalang biaya pendidikan yang sangat tinggi.
"Sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan nasional kita. UUD 1945 sudah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang tetapi sampai saat ini hanya anak orang kaya dan pejabat yang memiliki akses pendidikan yang berkualitas," ujar Jimi Saputra.
"Bahkan saat ini pemerintah bukannya melakukan pemerataan akses pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang gratis, berkualitas dan demokratis tetapi malah memberikan ruang kepada tentara untuk merambah ke berbagai kampus maupun sekolah," pungkasnya.
Lebih lanjut, Jimi Saputra mengatakan bahwa dampak ketergantungan pemerintah terhadap asing mengakibatkan sistem pendidikan nasional dipersiapkan hanya untuk menghasilkan lulusan yang dijadikan sebagai buruh upahan.
"Saat ini sistem pendidikan nasional diciptakan hanya untuk menghasilkan lulusan yang berkesesuaian dengan kebutuhan industri," tambahnya.
"Kami juga secara tegas menolak keterlibatan TNI dalam dunia pendidikan karena hal ini dapat mengancam kebebasan akademik," tutupnya.
Dalam aksi tersebut GRD membawa beberapa isu yaitu, Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran dengan tuntutan:
1. Wujudkan pendidikan gratis.
2. Tolak komersialisasi pendidikan.
3. Cabut UU TNI dan Kembalikan tentara ke barak.
4. Tolak RUU Polri.
5. Tolak RUU KUHP.
6. Tolak RUU Keamanan Nasional.
7. Rombak kabinet gemuk Prabowo-Gibran.
8. Tolak penggusuran dan perampasan hak rakyat.
9. Sahkan RUU Perampasan Aset.
10. Tolak PHK massal.
11. Ganti haluan ekonomi.
*(red)
