.jpg) |
| Foto : Ist. |
Dalam aksi itu GRD mengangkat isu "Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran dan Tuntaskan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998".
Jenderal lapangan Doni dalam orasinya menyoroti kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum di tuntaskan oleh pemerintah.
Menurutnya, kondisi penegakan hukum di Indonesia menggambarkan bahwa pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
"Beberapa dokumen penting yang telah di temukan dalam kasus pelanggaran HAM berat namun dokumen itu tidak pernah di buka secara terang-terangan ke publik," ujar Doni.
"Tindakan seolah menutupi sesuatu itu patut kita menduga bahwa memang benar ada pejabat pemerintahan bahkan polisi dan tentara juga ikut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM," tambahnya.
Doni juga menyoroti peran Prabowo Subianto bersama tim Mawar yang diduga menjadi otak di balik penculikan dan penghilangan aktivis seperti Bimo Petrus, Suyat, Herman Hendrawan, Widji Thukul, dan Munir Said Thalib.
Dalam orasinya, Ia menegaskan kepada Komnas HAM untuk konsisten pada isu HAM dan membongkar kembali dokumen yang mengungkap para pelaku pelanggar HAM.
"Kami mendesak Komnas HAM agar berani membuka dokumen pelaku pelanggar HAM mau siapa pun dia harus di seret ke peradilan umum untuk diadili atas tindakan menghilangkan nyawa orang," pungkasnya.
Sementara itu, massa aksi lainnya dalam orasinya mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh sebagai bencana nasional dan penjarakan pelaku penggundulan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor.
"Sudah 950 orang yang menjadi korban dari keserakahan penguasa yang otaknya hanya berisikan sawit. Ini harus di tetapkan sebagai bencana nasional dan orang-orang yang terlibat dalam menggunduli hutan harus di seret ke peradilan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendesak pemerintah segera membebaskan membebaskan semua tahanan politik yang di tangkap secara sewenang-wenang oleh kepolisian.
"Dari kota Makassar kami menyerukan, segera bebaskan seluruh tahanan politik yang di tangkap secara sewenang-wenang oleh kepolisian. Mereka hanya menyampaikan keresahan atas situasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945," tutupnya.
Dalam aksi memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) mengangkat beberapa isu diantara yang menjadi isu utama yaitu;
1. Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran.
2. Tuntaskan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997-98 di antaranya Bimo Petrus, Suyat, Herman Hendrawan, Widji Thukul, Munir, dan lainnya.
Dengan isu turunan yaitu:
1. Sahkan RUU perampasan Aset.
2. Bebaskan semua tahanan politik (TAPOL) di setiap daerah.
3. Usut tuntas kasus kematian Aktivis lingkungan Vian Ruma.
4. Bebaskan 11 tahanan masyarakat Adat Maba Sangaji.
5. Hentikan kriminalisasi terhadap Aktivis.
6. Tolak penggusuran Ruang hidup.
7. Usut tuntas kasus pelanggaran HAM.
8. Cabut status gelar pahlawan Soeharto.
9. Adili Jokowi dan kroninya.
10. Tetapkan status bencana Nasional di sumatra Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.
11. Usut tuntas pelaku penggundulan hutan di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.
*(red)
.jpg)
