Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita


Multi Krisis di Kota Makassar, KP-GRD: Pemerintah Gagal Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat

September 10, 2026 Last Updated 2026-09-10T15:36:31Z

Foto : Ist.
Corong Demokrasi,- Memasuki awal bulan September, Kota Makassar menghadapi multi krisis akibat kemarau panjang, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan gas LPG 3kg, dan pemadaman listrik bergilir. Kondisi ini sangat berdampak terhadap masyarakat karena multi krisis ini menyasar kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kelangsungan hidup sehari-hari dan aktivitas ekonomi.

Menyikapi multi krisis yang dalam beberapa hari terakhir sangat menyiksa masyarakat, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) angkat bicara.

Hal itu disampaikan langsung oleh ketua KP-GRD, Jimi Saputra kepada Corong Demokrasi, Kamis (10/09/2026).

Ia mengatakan bahwa sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar adalah bentuk kegagalan pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Pusat.

"Kondisi krisis BBM, air bersih, listrik, dan gas 3 kg di Kota Makassar ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini bentuk kegagalan pemerintah yang telah lama melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran untuk menimbun," ujarya.

"Ini adalah kegagalan struktural negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Jimi Saputra menyampaikan kelangkaan BBM sangat berdampak bagi pekerja, nelayan, ojek online, angkutan umum, dan sopir mobil ekspedisi atau antar daerah.

Secara kelembagaan, GRD menilai ini ada upaya untuk memaksa masyarakat beralih kendaraan listrik.

"Hari ini masyarakat kecil yang pendapatannya bergantung pada berbasis pengantaran menghabiskan waktu lebih banyak di antrian panjang mengisi BBM," pungkasnya.

"GRD menilai ini ada upaya dari kepentingan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik," tambahnya.

Jimi Saputra juga mendesak pemerintah Kota Makassar-Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah untuk menstabilkan kebutuhan dasar masyarakat.

"Pemda Kota Makassar, Pemprov Sulsel dan pemerintah Pusat jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," tutupnya.
 
*(red)


×
Berita Terbaru Update