 |
| Foto: Bonevantura Goan,DPD GMNI NTT (doc/Corong Demokrasi) |
Corong Demokrasi-Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Nusa Tenggara Timur melayangkan kritik keras terhadap persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan transportasi terhambat, dan masyarakat kecil kembali menjadi korban dari ketidakpastian pasokan energi.
Ketua DPD GMNI NTT, Bonevantura Goan, dengan tegas mendesak Pemerintah dan Pertamina agar segera mengambil langkah konkret tanpa menunggu keresahan masyarakat semakin meluas baru kemudian bergerak. Rakyat membutuhkan BBM dan kepastian pelayanan, bukan sekadar penjelasan yang berulang-ulang.
DPD GMNI NTT mempertanyakan keseriusan Pemerintah dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat di NTT.
Kelangkaan BBM yang disertai antrean panjang merupakan persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Para pengemudi angkutan, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan masyarakat umum membutuhkan kepastian pasokan agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu.
Pemerintah dan Pertamina tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi sesuai kewenangannya, sementara Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan, distribusi, dan langkah penanganan yang dilakukan.
Jika terdapat kendala distribusi, sampaikan secara transparan. Jika terdapat kekurangan pasokan, jelaskan penyebab dan langkah pemenuhannya. Jika ditemukan penyimpangan, lakukan pemeriksaan dan tindak lanjuti sesuai hukum.
Jangan biarkan masyarakat terus menanggung dampak persoalan yang penyebabnya belum dijelaskan secara terbuka. Pemerintah dan Pertamina wajib memberikan kepastian kepada publik.
ENAM TUNTUTAN TEGAS DPD GMNI NTT
1. MENDESAK PEMERINTAH PROVINSI NTT DAN PEMERINTAH KABUPATEN SEGERA BERTINDAK
Pemerintah tidak boleh pasif menghadapi kelangkaan BBM. Segera lakukan koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk mengidentifikasi persoalan di setiap wilayah terdampak, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta menyampaikan langkah penanganan kepada publik.
2. MENDESAK PERTAMINA SEGERA MEMULIHKAN DISTRIBUSI BBM
Pertamina harus segera mengambil langkah operasional untuk mengatasi antrean panjang dan memastikan pasokan tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Pertamina juga harus menjelaskan kondisi stok, jadwal distribusi, kendala penyaluran, dan target waktu pemulihan di wilayah terdampak.
3. MENUNTUT KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENJELASAN RESMI
Masyarakat berhak mengetahui penyebab kelangkaan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus menyampaikan penjelasan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan membiarkan masyarakat berspekulasi di tengah ketidakpastian.
4. MENDESAK PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN
Perketat pengawasan terhadap penyaluran BBM. Apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau pelanggaran lainnya, lakukan pemeriksaan secara serius dan tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. MENUNTUT EVALUASI MENYELURUH TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI BBM DI NTT
Pemerintah dan Pertamina harus mengevaluasi perencanaan stok, kapasitas penyaluran, koordinasi distribusi, dan kesiapan menghadapi hambatan geografis wilayah kepulauan. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang tanpa perbaikan yang nyata.
6. MENUNTUT KEPASTIAN PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pemerintah dan Pertamina harus menyampaikan langkah konkret beserta target waktu penanganannya. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Ketua DPD GMNI NTT, Bonevantura Goan, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Kami mendesak Pemerintah dan Pertamina untuk segera bertindak. Jangan biarkan masyarakat terus mengantre berjam-jam tanpa kepastian. Pemerintah tidak boleh diam, dan Pertamina tidak boleh menghindar dari tanggung jawab pelayanan distribusi BBM. Rakyat membutuhkan solusi nyata sekarang, bukan janji yang terus diulang"
Menurut DPD GMNI NTT, kondisi geografis NTT sebagai wilayah kepulauan memang menghadirkan tantangan distribusi. Namun, kondisi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan, memperbaiki koordinasi, dan memastikan kesiapan pasokan, bukan alasan untuk membiarkan masyarakat terus menghadapi ketidakpastian.
Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak, kelangsungan usaha rakyat, dan kepastian aktivitas ekonomi.
DPD GMNI NTT menegaskan bahwa Pemerintah dan Pertamina harus segera menunjukkan keseriusan melalui tindakan yang dapat diukur dan dievaluasi oleh masyarakat.
Kami mendesak agar penanganan dilakukan tanpa penundaan, informasi disampaikan secara transparan, dan penyebab persoalan diungkap berdasarkan fakta.
DPD GMNI NTT akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan mengenai penyebab, langkah penanganan, serta perbaikan distribusi BBM bagi masyarakat NTT.
*(VG)
