 |
| Foto : Ist. |
Corong Demokrasi,- Kasus penganiayaan yang melibatkan oknum aparat kepolisian terhadap seorang dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Sdr. AM pada tahun 2020 silam telah menarik perhatian publik, terutama karena ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun, yang semakin memperkeruh situasi adalah sikap diam yang ditunjukkan oleh Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kasus ini.
Sikap diam Polda Sulsel atas kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sikap diam Polda Sulsel dapat diartikan sebagai tanda ketidakpedulian aparat kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum.
Sikap diam Polda Sulsel atas kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Sikap diam Polda Sulsel dapat diartikan sebagai tanda ketidakpedulian aparat kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum.
"Kami mempertanyakan mengapa institusi penegak hukum seolah-olah enggan memberikan pernyataan atau mengambil tindakan tegas terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut," ucap Azhad Zadli Zainal selaku Kadiv Advokasi & Bantuan Hukum PBHI Sulsel kepada Corong Demokrasi, Senin (10/06/2025).
Lebih lanjut, Zadli Zainal mengatakan, diamnya pihak berwenang Polda Sulsel dianggap tidak hanya memperlambat proses pencarian keadilan, tetapi juga menciptakan ruang bagi ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
"Kami mendesak agar Polda Sulsel segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan komitmen nyata dalam menangani kasus ini secara transparan dan adil. Kami menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta perlindungan terhadap hak asasi setiap individu, termasuk Sdr. AM yang menjadi korban dalam kasus ini," ujarnya.
"Kami berharap Polda Sulsel dapat segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM ini. Sikap diam tidak boleh menjadi norma, melainkan harus diubah menjadi aksi nyata demi keadilan dan kebenaran. Polda Sulsel harus menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi," tutupnya.
"Kami mendesak agar Polda Sulsel segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan komitmen nyata dalam menangani kasus ini secara transparan dan adil. Kami menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta perlindungan terhadap hak asasi setiap individu, termasuk Sdr. AM yang menjadi korban dalam kasus ini," ujarnya.
"Kami berharap Polda Sulsel dapat segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus dugaan pelanggaran HAM ini. Sikap diam tidak boleh menjadi norma, melainkan harus diubah menjadi aksi nyata demi keadilan dan kebenaran. Polda Sulsel harus menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi," tutupnya.
*(red)
