 |
| Foto : Ist. |
Aksi tersebut berlangsung di lampu merah Fonuasingko, Gerbang Selamat datang di Morowali, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) dan berdialog di Kantor Bupati Morowali. dipimpin oleh Asisten Dua Pemda Morowali, ikut Hadir Kepala Dinas (Kadis) DLHD, Kadis Kelautan diwakili, Kapolres Morowali di wakili, Kamis (/4/12/25).
Dialog terlaksana dikantor Bupati Morowali Melahirkan beberapa point untuk menjadi komitmen bersama Pemda dan GRD KK-Morowali salah satunya Pemda harus siap turun langsung meninjau lokasi bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG).
"Aksi ini kami lakukan karena lemahnya peran Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk melindungi Morowali. melindungi Masyarakat dalam memberikan tindakan nyata untuk memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat yang terdampak akibat aktivitas PT.TAS. tindakan semena-mena, bahkan mengancam kawasan mangrove hingga tanah adat (kampung tua) masyarakat Desa Torete harus dihentikan," ujar Amrin.
Amrin juga menyampaikan bahwa, unjuk rasa hari ini kami meminta sikap tegas Bupati Morowali menyelesaikan konflik Sosial dan Agraria yang terjadi di Kabupaten Morowali khusunya Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir. Kita menginginkan peran pemerintah hadir sebagai pelayan publik yang bersedia melayani masyarakat dengan memberikan solusi dari setiap persoalan yang terjadi.
"Kembalikan Tanah Leluhur (kampung Tua), Lindungi mangrove, usut tuntas pemalsuan dokumen SKT, SKPT dan hentikan kriminalisasi Aktivis ini menjadi fokus utama. harus segera diselesaikan pemerintah Daerah secepatnya jagan berdiam diri apalagi saat ini pemerintah provinsi telah merespon maka pemerintah Daerah wajib untuk serius menyelesaikan Hak rakyat," tegas Amrin.
Lebih lanjut, Amrin menegaskan kepada pemda Morowali, khususnya Bupati Morowali jangan hanya terfokus dalam kegiatan seremonial yang tidak memiliki substansial. Pemda harus dahulukan dan prioritaskan persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kami juga meminta Pemda Morowali dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius lakukan pengusutan secara tuntas terkait dugaan pemalsuan dokumen SKPT, SKT oleh Pemerintah Desa Torete untuk segera diselesaikan secepatnya.
"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar betul-betul serius merespon apa yang menjadi permasalahan masyarakat Desa Torete saat ini. sehingga bisa bergerak bersama Satgas PKA untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat. sekali lagi Bupati dan Pemda Morowali harus serius jagan bermain-main merespon masalah ini, jika bupati tidak serius maka kami dari GRD KK-Morowali akan kembali lakukan aksi pendudukan di kantor Bupati Morowali," tutupnya.
Dialog terlaksana dikantor Bupati Morowali Melahirkan beberapa point untuk menjadi komitmen bersama Pemda dan GRD KK-Morowali salah satunya Pemda harus siap turun langsung meninjau lokasi bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Provinsi Sulawesi Tengah (SULTENG).
"Aksi ini kami lakukan karena lemahnya peran Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk melindungi Morowali. melindungi Masyarakat dalam memberikan tindakan nyata untuk memenuhi apa yang menjadi hak masyarakat yang terdampak akibat aktivitas PT.TAS. tindakan semena-mena, bahkan mengancam kawasan mangrove hingga tanah adat (kampung tua) masyarakat Desa Torete harus dihentikan," ujar Amrin.
Amrin juga menyampaikan bahwa, unjuk rasa hari ini kami meminta sikap tegas Bupati Morowali menyelesaikan konflik Sosial dan Agraria yang terjadi di Kabupaten Morowali khusunya Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir. Kita menginginkan peran pemerintah hadir sebagai pelayan publik yang bersedia melayani masyarakat dengan memberikan solusi dari setiap persoalan yang terjadi.
Menurutnya, ini merupakan tindak lanjut dari GRD KK-Morowali dan AMT-B sebelumnya telah melakukan aksi protes ke pihak Gubernur dan telah di tangani langsung oleh Satgas PKA Sulteng.
"Kita berharap penuh pemerintah Daerah bersedia membersamai Satgas PKA dalam penyelesaian hak-hak masyarakat khusunya kadis-kadis terkait harus bisa hadir karena ini tanggung jawab pengawasan mereka," pungkas Amrin.
"Kembalikan Tanah Leluhur (kampung Tua), Lindungi mangrove, usut tuntas pemalsuan dokumen SKT, SKPT dan hentikan kriminalisasi Aktivis ini menjadi fokus utama. harus segera diselesaikan pemerintah Daerah secepatnya jagan berdiam diri apalagi saat ini pemerintah provinsi telah merespon maka pemerintah Daerah wajib untuk serius menyelesaikan Hak rakyat," tegas Amrin.
Lebih lanjut, Amrin menegaskan kepada pemda Morowali, khususnya Bupati Morowali jangan hanya terfokus dalam kegiatan seremonial yang tidak memiliki substansial. Pemda harus dahulukan dan prioritaskan persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kami juga meminta Pemda Morowali dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius lakukan pengusutan secara tuntas terkait dugaan pemalsuan dokumen SKPT, SKT oleh Pemerintah Desa Torete untuk segera diselesaikan secepatnya.
"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar betul-betul serius merespon apa yang menjadi permasalahan masyarakat Desa Torete saat ini. sehingga bisa bergerak bersama Satgas PKA untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat. sekali lagi Bupati dan Pemda Morowali harus serius jagan bermain-main merespon masalah ini, jika bupati tidak serius maka kami dari GRD KK-Morowali akan kembali lakukan aksi pendudukan di kantor Bupati Morowali," tutupnya.
*(red)
.jpg)
