Bantah Pernyataan Presiden Prabowo, Aliansi Mahasiswa Se-Aceh: Klaim 100 Persen Tanpa Pengungsi Adalah Pembohongan Publik

Foto : Misbah Hidayat, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Se-Aceh.

Corong Demokrasi,- Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Se-Aceh, Misbah Hidayat, dengan tegas menyatakan bahwa klaim yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait tidak adanya lagi pengungsi banjir di Aceh yang tinggal di tenda bahkan disebut telah "100 persen" keluar dari tenda adalah kebohongan publik yang tidak bisa ditoleransi. 

Melalui pernyataan tertulis via WhatsApp kepada Corong Demokrasi (Selasa, 24/03), Aliansi Mahasiswa Se-Aceh mengeluarkan sikap tegas terhadap narasi yang dibangun oleh presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam di Aceh.

Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menilai pernyataan tersebut bukan sekadar keliru, tetapi merupakan bentuk manipulasi realitas yang secara langsung menafikan penderitaan ribuan rakyat Aceh yang hingga hari ini masih hidup dalam kondisi darurat. Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 19 Maret 2026, masih terdapat sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang bertahan di tenda pengungsian di berbagai wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Timur.

"Ini bukan sekadar kesalahan data. Ini adalah upaya sistematis untuk menutup kegagalan dengan narasi palsu. Ketika negara menyatakan 'tidak ada pengungsi', bahkan mengklaim '100 persen', sementara rakyat masih tidur di bawah terpal, maka yang terjadi adalah pembohongan yang disengaja," tegas Misbah. 

Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menilai bahwa penggunaan klaim absolut seperti "100 persen" bukan tanpa maksud. Diksi tersebut menciptakan kesan seolah krisis telah sepenuhnya selesai, sekaligus menutup ruang kritik terhadap kenyataan yang belum tertangani. Padahal, di lapangan, fakta justru menunjukkan sebaliknya: pengungsi masih ada, hunian belum merata, dan pemulihan jauh dari tuntas. 

Pola ini menunjukkan kecenderungan berulang dalam cara negara membingkai krisis yakni menormalisasi keadaan yang belum normal. Kondisi darurat dipaksa tampil seolah terkendali, penderitaan direduksi menjadi angka, dan kegagalan ditutupi dengan narasi keberhasilan.

Normalisasi ini berbahaya, membunuh urgensi, menghapus rasa darurat, dan menjadikan penderitaan rakyat sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan citra. Lebih jauh, negara merampas hak rakyat untuk diakui sebagai korban yang membutuhkan keadilan dan pemulihan yang nyata.

"Jangan bicara pemulihan jika rakyat masih hidup dalam pengungsian. Jangan bicara keberhasilan jika ribuan orang belum kembali ke rumahnya. Ini bukan soal persepsi, ini soal kenyataan yang bisa dilihat langsung di lapangan," lanjutnya. 

Dalam momentum bulan Ramadan, situasi ini semakin memperlihatkan wajah ketidakadilan yang nyata. Rakyat terdampak tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga dipaksa menjalani ibadah dalam keterbatasan tanpa jaminan kebutuhan dasar yang layak, tanpa fasilitas kesehatan memadai, dan tanpa kepastian masa depan. Bahkan menjelang Idul Fitri, banyak dari mereka masih bertahan di tenda yang seharusnya hanya bersifat sementara. 

Aliansi Mahasiswa Se-Aceh menegaskan keberpihakannya pada rakyat yang hari ini masih berjuang bertahan hidup, bukan pada narasi kekuasaan yang menutupi kenyataan. 

"Rakyat tidak butuh kata-kata yang menenangkan. Rakyat butuh kejujuran dan tindakan nyata. Jika negara terus memilih berdiri di atas kebohongan, maka kami akan berdiri di garis seberangnya bersama rakyat yang hari ini masih ditinggalkan," tutup Misbah.

*(red)