 |
| Foto : Ist. |
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Gulingkan Prabowo-Gibran Pukul Balik Rezim Militeristik, Turunkan harga kebutuhan pokok, stabilkan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM), dan kembalikan TNI ke barak".
Jenderal lapangan Varin Smaun, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes keras atas kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan nilai keadilan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak mencerminkan nilai keadilan adalah program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi Desa merah putih (KDMP).
"Program MBG dan KDMP adalah kebijakan yang tidak menyentuh semua masyarakat kecil yang ada justru mengakibatkan keracunan dan korban jiwa," ujar Varin Smaun.
Lebih lanjut, massa aksi menuntut turunkan harga kebutuhan pokok, mewujudkan upah layak nasional, hapuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mendorong nasionalisasi aset-aset vital, menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta mewujudkan pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kebijakan program MBG dan KDMP telah berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru," pungkas Varin Smaun.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti keterlibatan tentara dan polisi dalam jabatan sipil serta pembangunan markas komando teritorial. Mereka menilai keterlibatan tentara dan polisi dalam jabatan sipil berpotensi menghilangkan negara hukum dan negara demokrasi, karena tentara dan polisi dalam tupoksinya menggunakan sistem komando dan hierarkis.
Lebih lanjut, massa aksi menuntut turunkan harga kebutuhan pokok, mewujudkan upah layak nasional, hapuskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mendorong nasionalisasi aset-aset vital, menjaga stabilitas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta mewujudkan pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kebijakan program MBG dan KDMP telah berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru," pungkas Varin Smaun.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti keterlibatan tentara dan polisi dalam jabatan sipil serta pembangunan markas komando teritorial. Mereka menilai keterlibatan tentara dan polisi dalam jabatan sipil berpotensi menghilangkan negara hukum dan negara demokrasi, karena tentara dan polisi dalam tupoksinya menggunakan sistem komando dan hierarkis.
"Sejarah telah membuktikan bagaimana Orde Baru Soeharto menggunakan militer dalam jabatan sipil menghilangkan negara hukum dan negara demokrasi dan hari ini ketika rezim Prabowo-Gibran terus memaksakan keterlibatan militer dalam jabatan sipil akan menimbulkan kejadian yang serupa," tandasnya.
Varin Smaun juga menegaskan bahwa akumulasi dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat sehingga kami tiba pada kesimpulan kongkrit gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik.
"Gulingkan Prabowo-Gibran Pukul Balik Rezim Militeristik adalah akumulasi dari keseluruhan tuntutan yang ada," tutupnya.
Dalam aksi itu, KP-GRD dan GMNI Cabang Makassar membawa isu yaitu "Gulingkan Prabowo-Gibran Pukul Balik Rezim Militeristik" dengan tuntutan:
1. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok.
2. Wujudkan Upah Layak Nasional.
3. Hapuskan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Nasionalisasi aset-aset vital.
5. Stabilkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
6. Kembalikan tentara ke barak, bubarkan komando teritorial dan sita aset-aset bisnis militer serta adili tentara Pelanggar HAM di peradilan umum.
7. Wujudkan pendidikan gratis dan sejahterakan tenaga pendidik.
*(red)
