 |
| Foto : Tolak gelar pahlawan nasional Soeharto. |
Sekjen Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD), Donison, menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Menurutnya, pemberian gelar itu membuka kembali luka bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa Orde Baru yang sampai saat ini belum mendapatkan keadilan.
"Selama 32 tahun rakyat dibungkam di bawah moncong senjata rezim Orde Baru Soeharto, penghilangan paksa aktivis buruh dan mahasiswa serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistemik," ujar Donison dalam keterangannya kepada Corong Demokrasi, Selasa (05/11/2025).
GRD juga menyoroti berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto, mulai dari pembunuhan dan penahanan massal pasca-1965, represi terhadap gerakan mahasiswa pada 1970-an, Peristiwa Malari 1974, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Timor-Timor 1975-1999, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Trisakti Mei 1998, Peristiwa Mei 1998, dan Pembunuhan aktivis buruh Marsinah 1993.
"Ini adalah bukti selama berkuasa Soeharto telah melakukan pemberangusan terhadap kebebasan sipil, politik dan melakukan berbagai pelanggaran HAM berat yang masih gelap hingga hari ini," pungkasnya.
"Kami secara tegas menyatakan sikap kami tidak ingin punya pahlawan yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM dan praktik KKN yang sistemik untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekatnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Donison, mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Sosial segera menghentikan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Kata dia, wacana pemberian gelar kepada Soeharto merupakan sebuah pengkhianatan terhadap reformasi serta merupakan pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda.
"Kami mendesak Prabowo Subianto dan Mensos untuk segera menghentikan wacana pemberian gelar pahlawan nasional dan menghapus nama Soeharto dari daftar pemberian gelar," tambahnya.
"Gelar ini hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat; bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya," tutupnya.
*(red)
