 |
| Foto : Ist. |
Publik pun mempertanyakan sensitivitas dan prioritas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk renovasi rumah dinas Gubernur dan pengadaan mobil dinas.
Kebijakan ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berada di Kota Makassar yang terhimpun dalam Aliansi EAST Borneo Bersatu. Sejumlah organisasi daerah yang terhimpun dalam Aliansi EAST Borneo Bersatu yaitu HIPMA-KT Cabang Makassar, Mahasiswa asal Berau, serta lembaga mahasiswa asal Paser di Makassar, menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan tersebut.
Aliansi EAST Borneo Bersatu ini menilai bahwa pengeluaran anggaran tersebut mencerminkan adanya krisis empati dari pemerintah daerah. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa penggunaan APBD seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Lebih jauh, mahasiswa juga menyoroti adanya potensi ketimpangan moral dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan penghematan di berbagai sektor, namun di sisi lain justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang elitis dan berjarak dengan realitas rakyat.
Gerakan EAST Borneo Bersatu bukan sekadar aksi spontan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pola kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah, serta menuntut pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” ujar Herlisa dalam keterangannya kepada Corong Demokrasi, Senin (20/04/2026).
Kebijakan ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berada di Kota Makassar yang terhimpun dalam Aliansi EAST Borneo Bersatu. Sejumlah organisasi daerah yang terhimpun dalam Aliansi EAST Borneo Bersatu yaitu HIPMA-KT Cabang Makassar, Mahasiswa asal Berau, serta lembaga mahasiswa asal Paser di Makassar, menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan tersebut.
Aliansi EAST Borneo Bersatu ini menilai bahwa pengeluaran anggaran tersebut mencerminkan adanya krisis empati dari pemerintah daerah. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa penggunaan APBD seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Lebih jauh, mahasiswa juga menyoroti adanya potensi ketimpangan moral dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi dan penghematan di berbagai sektor, namun di sisi lain justru mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang elitis dan berjarak dengan realitas rakyat.
Gerakan EAST Borneo Bersatu bukan sekadar aksi spontan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pola kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah, serta menuntut pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, tetapi soal keberpihakan. Ketika rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan kemewahan,” ujar Herlisa dalam keterangannya kepada Corong Demokrasi, Senin (20/04/2026).
Situasi ini menjadi ujian serius bagi legitimasi kepemimpinan di Kalimantan Timur. Jika tidak ditanggapi secara bijak, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan publik akan semakin menguat dan meluas.
"Gerakan EAST Borneo Bersatu akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan sikap dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah Kaltim. Bagi kami, diam terhadap kebijakan pemerintah yang berfoya-foya diatas penderitaan rakyat adalah bentuk pengkhianatan," tutupnya.
"Gerakan EAST Borneo Bersatu akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan sikap dan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah Kaltim. Bagi kami, diam terhadap kebijakan pemerintah yang berfoya-foya diatas penderitaan rakyat adalah bentuk pengkhianatan," tutupnya.
*(red)
