 |
| Foto : Ist |
Kutai Timur,- Klarifikasi Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, yang menyebut hibah puluhan miliar dari pemerintah daerah tidak memengaruhi penegakan hukum ditanggapi Ketua DPD KNPI Kutai Timur, Andi Zulfian.
Andi Zulfian menjelaskan klarifikasi tersebut justru terdengar seperti upaya menenangkan publik tanpa menjawab substansi. Ini bukan sekadar soal boleh atau tidak. Ini soal pantas atau tidak. Ketika Kabupaten Kutai Timur mengucurkan lebih dari Rp28 miliar, Kota Bontang Rp17 miliar, serta daerah lain seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser ikut menyumbang, Mari kita bicara apa adanya.
"Logika sederhananya Pertama, Polisi adalah penegak hukum, Pemerintah daerah adalah pihak yang bisa diperiksa, lalu pemerintah daerah memberi hibah ke aparat yang berpotensi memeriksanya. Kemudian kita diminta percaya ini tidak masalah? Ini bukan sekadar konflik kepentingan ini adalah potensi ketergantungan kekuasaan yang berbahaya," ujar Andi Zulfian.
Menanggapi besarnya angka tersebut, Endar menjelaskan bahwa pemberian hibah kepada instansi vertikal seperti Polri dan TNI merupakan mekanisme yang sah dan diatur secara ketat dalam regulasi, termasuk Permendagri.
“Semua sudah diatur dalam regulasi, baik peraturan pemerintah maupun Permendagri. Jadi bukan sesuatu yang baru,” ujar Irjen Pol Endar Priantoro.
Lanjut Andi Zulfian, "Alasan klasik seperti keterbatasan anggaran negara tidak bisa dijadikan tameng. Kalau logika ini dibenarkan, maka ke depan siapa pun yang punya anggaran bisa mendekatkan diri ke aparat. Independensi hukum berubah jadi relasi timbal balik. Penegakan hukum kehilangan jarak dengan kekuasaan lokal Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal integritas institusi," tegasnya.
"Dan yang perlu digaris bawahi adalah Kapolda Kaltim secara etik baiknya meminta maaf kepada masyarakat, sebab anggaran yang digunakan adalah APBD yang sejatinya untuk masyarakat di kabupaten masing-masing," tutup Etus sapaan akrabnya.
(**)
