![]() |
| Foto : Ist. |
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 40.B/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/06/2026 tertanggal 4 Juni 2026, ditemukan 13 catatan pembayaran tunjangan anak pada pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dengan total kelebihan pembayaran mencapai Rp14.091.666.
Ironisnya, dari total kelebihan pembayaran tersebut, baru Rp2.126.184 yang telah disetorkan. Sementara Rp11.965.482 masih belum dikembalikan berdasarkan rincian pemeriksaan BPK.
Temuan ini bukan persoalan sepele yang dapat begitu saja diselesaikan dengan alasan kesalahan administrasi. Sebab, persoalan tersebut menyangkut penggunaan uang daerah, lemahnya pengawasan belanja pegawai, serta dugaan tidak optimalnya mekanisme verifikasi terhadap penerima tunjangan anak.
Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana pembayaran uang negara dapat berlangsung tanpa dukungan data administrasi yang memadai? Di mana fungsi pengawasan pimpinan SKPD ketika pembayaran tunjangan yang tidak sesuai persyaratan masih terjadi?
Menyikapi temuan tersebut, Doni, salah satu mahasiswa asal Kabupaten Alor yang sedang menempuh pendidikan di Makassar, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ia juga meminta Bupati Alor mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dari jabatannya.
Menurut Doni, temuan BPK tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan internal Dinas Kesehatan. Ia mempertanyakan tanggung jawab pimpinan instansi atas terjadinya kelebihan pembayaran tunjangan anak yang seharusnya dapat dicegah melalui sistem pengawasan dan verifikasi yang ketat.
“Dari data BPK terdapat sejumlah pembayaran tunjangan anak yang tidak didukung data identitas anak dalam sistem SIM-Gaji. Bahkan, beberapa pembayaran dilakukan terhadap anak yang perlu diverifikasi kembali status kelayakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Doni dalam keterangannya kepada Corong Demokrasi, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas temuan administratif BPK. APH harus turun tangan untuk menelusuri proses pembayaran, mengidentifikasi pihak yang berperan, serta memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam terjadinya kelebihan pembayaran tersebut.
“Aparat penegak hukum harus memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor untuk meminta pertanggungjawaban. Bagaimana pembayaran tunjangan anak dapat terus diproses apabila data identitas dan dokumen pendukung penerima tidak lengkap atau status kelayakannya belum dipastikan?” tegasnya.
Doni juga menyoroti tanggung jawab sejumlah pihak yang disebut dalam persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk Kepala Dinas Kesehatan selaku pimpinan SKPD, Bendahara Gaji, Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD, Kepala BKPSDM, serta pegawai penerima tunjangan.
Menurutnya, Kepala Dinas Kesehatan tidak boleh lepas dari tuntutan pertanggungjawaban pengawasan pelaksanaan anggaran di instansinya. Sementara Bendahara Gaji harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme verifikasi daftar gaji, dasar perubahan data keluarga, serta dokumen yang menjadi landasan pembayaran tunjangan anak.
Sorotan semakin menguat setelah dalam pemeriksaan BPK terungkap bahwa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan surat keterangan kuliah tidak diminta sebagai kelengkapan untuk memastikan kesesuaian pembayaran tunjangan.
“Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana daftar gaji dan tunjangan diverifikasi sebelum pembayaran dilakukan. Ketika dokumen pendukung tidak diperiksa secara memadai, mekanisme pengendalian belanja pegawai berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pencegahan penyimpangan keuangan daerah,” pungkasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa pengembalian kelebihan pembayaran belum dituntaskan, padahal persoalan tersebut telah menjadi temuan pemeriksaan BPK.
“Publik juga berhak mengetahui mengapa kelebihan pembayaran sebesar Rp11.965.482 belum seluruhnya dikembalikan, serta langkah konkret apa yang telah dilakukan untuk menuntaskan persoalan tersebut,” tambahnya.
Bukan Persoalan Tunggal, Pengelolaan Dinkes Alor Perlu Dibongkar Secara Menyeluruh
Lebih jauh, Doni menegaskan bahwa persoalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Alor bukan baru pertama kali terjadi. Menurutnya, sepanjang Tahun Anggaran 2025 terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan instansi tersebut yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum.
Ia meminta APH tidak hanya terpaku pada angka kelebihan pembayaran tunjangan anak, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya persoalan lain dalam pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan.
Baginya, temuan BPK harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat pemeriksaan terhadap tata kelola anggaran, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabat yang memiliki kewenangan.
Uang daerah, tegasnya, tidak boleh dibayarkan hanya berdasarkan data yang tidak terverifikasi. Setiap rupiah yang keluar dari kas pemerintah wajib memiliki dasar hukum, dokumen pendukung yang sah, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
“Kini, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa besar kelebihan pembayaran yang terjadi, tetapi juga mengapa sistem pengawasan gagal mencegahnya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan kapan sisa uang tersebut dikembalikan.”
“Rp11.965.482 mungkin terlihat kecil dibandingkan total APBD Kabupaten Alor. Namun, persoalannya bukan semata-mata nominal. Persoalannya adalah integritas pengelolaan uang rakyat dan keberanian pemerintah daerah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan,” tutupnya.
Doni menegaskan, apabila pimpinan perangkat daerah tidak mampu memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, Bupati sebagai pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah harus mengambil langkah evaluasi secara serius.
Jangan sampai temuan pemeriksaan hanya menjadi tumpukan dokumen dan angka-angka di atas kertas, sementara pertanggungjawaban pejabat dan pengembalian uang daerah tidak pernah dituntaskan.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
*(red)



