 |
| Foto : Orasi politik Donison saat mendampingi 66 pekerja melakukan aksi kampanye di Flyover Makassar menuntut haknya. |
Melansir dari beberapa media, kewajiban bupati dalam menata birokrasi Kabupaten Alor belum terlaksana padahal masa kepemimpinan sudah hampir satu tahun sejak dilantik. Kondisi itu juga mengakibatkan pemerintahan Kabupaten Alor berjalan di tempat ditambah lagi isu dugaan hubungan terlarang yang menyeret nama bupati.
Menyikapi kondisi birokrasi pemerintahan Kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Iskandar-Rocky yang dinilai kehilangan arah, menuai sorotan dari Donison, salah satu mahasiswa Makassar asal Kabupaten Alor.
Kepada media Corong Demokrasi, Senin (16/02/2026), Donison mengatakan bahwa menjelang satu tahun kepemimpinan Iskandar-Rocky, pemerintahan Kabupaten Alor masih berjalan di tempat.
Menurutnya, beberapa paket kebijakan dan kewajiban dalam menata birokrasi Kabupaten Alor sesuai versi Iskandar-Rocky belum terlaksana mengakibatkan pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat Alor terganggu.
"Sudah hampir satu tahun kepemimpinan tapi kita melihat pemerintahan masih berjalan di tempat tidak ada progres. Beberapa pejabat eselon yang seharusnya sudah dibereskan jauh-jauh hari hingga kini belum ada kejelasan, bahkan masih diisi pejabat Pelaksana Tugas (Plt)," ujar Donison.
"Kalau kondisi seperti ini banyak soal jabatan penting hanya diisi oleh Plt resikonya akan berdampak pada pemerintahan Kabupaten Alor tidak berjalan efektif dan situasi itu yang sekarang terjadi membuat pemerintahan berjalan pincang," pungkasnya.
Lebih lanjut, Donison juga mendorong DPRD Kabupaten Alor membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki penundaan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup pemerintahan Kabupaten Alor.
Melantik pejabat itu merupakan kewajiban bupati yang harus di laksanakan agar pelayanan publik tidak terganggu. Tetapi ketika ini ditunda tanpa ada kejelasan bisa menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.
"Sebagai putra daerah saya mendesak DPRD lebih tegas dalam menjalankan fungsi kontrolnya segera membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki alasan belum dilantik beberapa pejabat di lingkup pemerintahan Alor. Kalaupun ini ada unsur kesengajaan bupati dan wakil bupati untuk tidak melaksanakan kewajibannya, kami dorong DPRD untuk pemakzulan," tegasnya.
"Kita menginginkan pemerintahan yang berjalan efektif tidak melahirkan disfungsi birokrasi. Maka perlu DPRD sebagai keterwakilan rakyat harus membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki kekisruhan yang terjadi di birokrasi Kabupaten Alor," tutupnya.
"(red)
