 |
| Foto : Ist. |
Penolakan ini bukan tanpa dasar. Sejumlah persoalan yang mencuat selama setahun terakhir dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Banyak pihak menilai bahwa kondisi tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemberhentian kepala desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan itu juga diperkuat oleh adanya surat pernyataan di atas materai yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang menyatakan bahwa kepala desa akan diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan masyarakat.
Namun hingga kini, langkah tegas dari pihak terkait dinilai belum terlihat. Sementara itu, pengembalian temuan ke Inspektorat disebut tidak serta-merta menghapus unsur dugaan tindak pidana korupsi yang telah menjadi perhatian publik. Banyak warga menilai bahwa pengembalian kerugian negara tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum apabila unsur pidana telah terpenuhi.
Heri Syam, salah seorang pemuda Desa Benteng Malewang, menegaskan bahwa masyarakat hanya menuntut kejelasan hukum dan komitmen pemerintah daerah terhadap janji yang telah disampaikan.
“Persoalan ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Kami hanya meminta konsistensi pemerintah daerah terhadap komitmen yang sudah dibuat. Ada surat pernyataan resmi yang ditandatangani di atas materai. Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka kepala desa harus diberhentikan. Jangan sampai masyarakat menilai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Heri dalam keterangannya kepada Corong Demokrasi, Senin (09/03/2026).
Ia juga menilai bahwa lambannya penanganan persoalan ini justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Sementara itu, Hamrah, salah seorang tokoh perempuan di Benteng Malewang, menyampaikan bahwa konflik yang berkepanjangan telah berdampak pada stabilitas sosial di desa.
“Kami sebagai masyarakat, khususnya perempuan di desa, tentu ingin suasana desa kembali tenang. Tetapi ketenangan itu hanya bisa terwujud kalau ada keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai persoalan yang sudah jelas dipersoalkan masyarakat justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian,” ujar Hamrah.
Menurutnya, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu segera mengambil langkah tegas agar polemik yang telah berlangsung cukup lama ini tidak semakin memperdalam konflik di tengah masyarakat.
Sejumlah warga berharap agar persoalan di Desa Benteng Malewang segera mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dapat kembali dipulihkan.
*(red)
