 |
| Foto : Aksi unjuk rasa Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) di Jl. Pertigaan Hertasning-Pettarani, Kota Makassar, Rabu 04/03/2026). |
Corong Demokrasi,- Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) melakukan aksi unjuk rasa di Jl. Pertigaan Hertasning-Pettarani, Kota Makassar, Rabu, (04/03/2026).
Aksi tersebut menyikapi pelbagai polemik kebangsaan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat.
Berdasarkan pantauan media Corong Demokrasi, massa aksi KP-GRD membawa spanduk bertuliskan "Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran" dan "Bebaskan seluruh tahanan politik".
Jenderal lapangan Varin Smaun mengatakan bahwa aksi ini sebagai respon atas kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak menjalankan mandat rakyat Indonesia dengan baik.
Menurutnya, program ambisius Prabowo-Gibran soal makan bergizi gratis (MBG) telah berdampak fatal terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Selain telah meracuni ribuan anak-anak sekolah, MBG ini adalah program ambisius yang telah membawa petaka bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Pasalnya ketiga sektor ini menjadi sasaran efisiensi anggaran besar-besaran untuk dialihkan mendukung program MBG," ujar Varin Smaun.
"Akibatnya hari ini banyak tenaga pendidik yang terancam dirumahkan dan juga masyarakat semakin susah mengakses layanan kesehatan setelah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Dengan kondisi ini kami menyatakan sikap program MBG ini harus dihapuskan dan anggarannya dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan," pungkasnya.
Lebih lanjut, Varin Smaun juga menyoroti institusi kepolisian yang sejauh ini semakin menunjukkan sikap represif terhadap masyarakat sipil.
Kata, Varin Smaun, kepolisian sekarang bertindak melampaui kewenangan yang berujung pada penangkapan paksa, kriminalisasi aktivis, bahkan menghilangkan nyawa masyarakat sipil.
"Tim Reformasi Polri yang sejak 2025 di bentuk untuk melakukan reformasi institusi polri sampai saat ini tidak berjalan secara efektif dan bahkan di tengah upaya reformasi Polri itu kepolisian semakin bertindak brutal terhadap masyarakat sipil lalu bersembunyi dibalik institusi dan menutup-nutupi kesalahan," tutupnya.
1. Hapuskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Reformasi Polri: Polri dibawah Kementerian, Copot Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Tolak RUU Polri.
3. Segera membentuk Tim Reformasi TNI, kembalikan tentara ke barak dan seret tentara pelanggar HAM ke peradilan umum.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset.
5. Wujudkan Pendidikan Gratis dan sejahterakan tenaga pendidik.
6. Wujudkan Kesehatan Gratis dan sejahterakan Nakes.
7. Tolak perampasan ruang hidup rakyat.
8. Tolak proyek strategis nasional (PSN) geotermal dan food estate.
9. Tolak eksploitasi sumber daya alam (SDA).
10. Usut tuntas dan adili pelaku penggundulan hutan di Sumatera-Aceh.
11. Hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan.
12. Bebaskan seluruh tahanan politik.
13. Adili pelanggar HAM dan seret pelaku ke peradilan umum.
14. Hapuskan sistem kerja outsourcing.
15. Wujudkan Upah Layak Bagi Buruh.
16. Lawan antek asing Prabowo-Gibran.
17. Adili Jokowi dan kroninya.
18. Mendesak rezim Prabowo-Gibran agar segera menarik diri dari Dewan Perdamaian Board Of Peace (BoP).
19. Hapuskan Koperasi Merah Putih.
*(red)
