 |
| Foto: Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Melakukan Unjuk Rasa Memperingati Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10/2026). |
Aksi berlangsung di kawasan Pertigaan Hertasning-Pettarani (PHP). Kota Makassar.
Sejak pukul 15.00 Wita, massa mulai menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan "Gulingkan Rezim Militeristik Prabowo-Gibran.''
Seruan itu merupakan bentuk protes keras GRD. Mereka menilai, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran selalu melahirkan kebijakan menyimpang dan kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekretaris Jendral KP-GRD, Varin Semaun, yang memimpin langsung aksi, mengatakan tuntutan penggulingan rezim Prabowo-Gibran adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat selama dua tahun terakhir.
Menurut dia, pemerintah gagal menjawab sejumlah persoalan mendasar masyarakat.
selama dua tahun terakhir.
Salah satu yang paling paling disorot adalah kemunduran demokrasi karena masifnya keterlibatan militer dalam jabatan sipil.
Ia minilai penempatan perwira militer aktif maupun purnawirawan dalam sejumlah jabatan sipil kembali memperluas pengaruh militer dalam birokrasi sipil.
Kondisi itu disebutnya betentangan dengan semangat reformasi 1998 dan berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi Abri yang telah menjadi catatan sejarah kelam Indonesia.
"Jika jabatan sipil banyak diisi oleh militer,maka yang terjadi adalah militerisasi birokrasi. Ini berbahaya dan bertentangan dengan semangat reformasi 1998,''tuturnya.
Soroti Perampasan Tanah Adat dan Kerusakan Lingkungan
Selain persoalan demokrasi, ia menyoroti dugaan perampasan tanah adat dan kerusakan lingkungan demi memuluskan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menegaskan, pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional harusnya tidak mengkorbankan ruang hidup masyarakat adat demi kepentingan elit dan korporasi besar.
"Pembangunan tidak boleh merampas ruang hidup masyarakat. Banyak tanah adat di wilayah Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur hingga wilayah lain dirampas atas nama PSN,''katanya.
Desak Atasi Kelangkaan BBM
Tak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan BBM yang merambat di sejumlah daerah.
Varin mengkritik pemerintah yang gencar menyampaikan agenda hilirisasi dan ketahanan energi, sementara masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi antrean panjang untuk memperoleh BBM.
Kata dia, kelangkaan BBM sangat memukul ekonomi rakyat kecil,terutama buruh, petani, nelayan dan sopir angkutan umum.
"Kami mendesak agar pemerintah segera mengambil solusi yang solutif. BBM adalah kebutuhan yang paling mendasar,''tegasnya.
Kaitkan Karhutla dengan Ekspansi Sawit Untuk Program B50
Sementara itu, Ketua KP-GRD, Donyson Laumaney yang juga hadir dalam aksi turut menyoroti terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua.
Ia menyebut, dampak Karhutla saat ini sudah menembus seluruh sektor dan lapisan masyarakat.
Pada bidang pendidikan ia menyampaikan anak-anak sudah tidak lagi sekolah, dan pada bidang kesehatan kabut asap yang tebal sangat mengganggu kesehatan bernapasan masyarakat di beberapa wilayah hingga negara tetangga yang dekat dengan Kalimantan.
Donyson menduga Karhutla ini tidak terjadi secara kebetulan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk mendukung program Biodiesel B50 disebut punya kaitan erat dengan meningkatnya tekanan terhadap hutan dan tanah adat.
Pada bidang pendidikan ia menyampaikan anak-anak sudah tidak lagi sekolah, dan pada bidang kesehatan kabut asap yang tebal sangat mengganggu kesehatan bernapasan masyarakat di beberapa wilayah hingga negara tetangga yang dekat dengan Kalimantan.
Donyson menduga Karhutla ini tidak terjadi secara kebetulan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk mendukung program Biodiesel B50 disebut punya kaitan erat dengan meningkatnya tekanan terhadap hutan dan tanah adat.
Program Biodiesel B50 sendiri adalah campuran 50 persen biodiesel berbahan minyak sawit (CPO) dan 50 persen solar murni.
Program ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pemerintah mengklaim program ini sudah menjangkau 6.050 SPBU atau 94 persen dari total SPBU di Indonesia.
Menurutnya, data tersebut tidak akurat dan bertentangan dengan kenyataan di lapangan.
"B50 ini dibuat dari sawit, tapi siapa yang untung? Korporasi sawit besar. Rakyat kecil dapat ampasnya: solar langka, harga sawit petani justru tidak naik, dan hutan terus dibabat untuk kebun sawit baru. Ini yang kami sebut perampasan terselubung," tegasnya.
Ia juga menilai, ekspansi kebun sawit untuk menopang B50 ini semakin memperparah kebakaran hutan dan perampasan tanah adat yang terjadi di Kalimantan,Papua dan Sumatera.
"Di satu sisi pemerintah kampanye energi hijau, di sisi lain hutan dibakar untuk sawit B50. Energi bersih macam apa yang dimaksud?"ujarnya.
Desak Karhutla Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional
Ketua KP-GRD juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional.
Menurutnya, penetapan bencana nasional penting agar penanganan tidak setengah-setengah. Selama ini, korporasi pembakar hutan dari industri sawit yang menjadi pemasok bahan baku B50 jarang tersentuh hukum.
Padahal, ekspansi sawit untuk program B50 yang terbuat dari sawit inilah yang menjadi pemicu utama pembukaan lahan dengan cara dibakar.
"Hubungannya jelas, B50 butuh sawit dalam jumlah besar, sawit butuh lahan, lahan dibuka dengan cara dibakar.
Kalau pemerintah serius, tetapkan Karhutla sebagai bencana nasional, usut korporasi sawit pemasok B50, dan hentikan perampasan tanah adat untuk kebun sawit," tutupnya.
Desak Evaluasi Program MBG dan KDMP
Lebih lanjut, menutup orasi politiknya, Ketua KP-GRD kembali menyatakan sikap mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koprasi Desa Merah Putih (KDMP).
Desak Evaluasi Program MBG dan KDMP
Lebih lanjut, menutup orasi politiknya, Ketua KP-GRD kembali menyatakan sikap mendesak pemerintah untuk mengevaluasi program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koprasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, kedua program ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Alokasi anggaran juga dinilai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Terlebih, lahirnya program ini program ini mengakibatkan anggaran pada sejumlah bidang lain mengalami pemangkasan.
Pemangkasan ini mengakibatkan pembangunan yang berlangsung di daerah tidak berjalan normal.
Padahal, sejumlah daerah di Indonesia masih banyak yang tertinggal dan membutuhkan pembangunan.
Pemangkasan ini mengakibatkan pembangunan yang berlangsung di daerah tidak berjalan normal.
Padahal, sejumlah daerah di Indonesia masih banyak yang tertinggal dan membutuhkan pembangunan.
Melalui aksi ini KP-GRD kembali menegaskan tuntutan utama yaitu : "Gulingkan Rezim Militeristik Prabowo-Gibran
Beberapa desakan lain juga digaungkan diantaranya, atasi kelangkaan BBM, hentikan perampasan tanah adat, tolak Militer duduki jabatan sipil, tetapkan Karhutla sebagai bencana nasional serta evaluasi program MBG dan KDMP. **
*(AR)
*(AR)
