KP-GRD Desak Pemerintah Pusat Segera Hentikan Rencana Pembangunan Ratusan Vila di Pulau Padar

Foto : Pulau Padar Taman Nasional Komodo, NTT.

Corong Demokrasi,- Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) mendesak pemerintah pusat segera menghentikan rencana pembangunan ratusan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) Jimi Saputra, kepada Corong Demokrasi, Minggu (10/08/2025).

Menurutnya, rencana PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) membangun 619 unit fasilitas sarana dan prasarana wisata di pulau Padar yang terdiri dari 448 unit vila dan sisanya berupa restoran, gym, spa, kapela pernikahan, dan lainnya itu berpotensi menghilangkan sifat alamiah wisata Taman Nasional Komodo.

"Rencana korporasi melakukan pembangunan di Pulau Padar. Hal ini akan berdampak menghilangkan sifat alamiah wisata, mengancam keberadaan komodo, serta berpotensi menghilangkan pendapatan masyarakat sekitar akibat privatisasi," ujar Jimi Saputra.

"Kawasan TNK adalah kawasan konservasi untuk kehidupan semua masyarakat NTT terutama masyarakat Manggarai Barat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pariwisata," tambahnya.

Lebih lanjut, Jimi Saputra mendesak pemerintah pusat segera menghentikan rencana pembangunan ratusan fasilitas pariwisata di Pulau Padar yang masuk kawasan konservasi Taman Nasional Komodo.

Privatisasi destinasi wisata Taman Nasional Komodo berpotensi membunuh mata pencaharian masyarakat setempat yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari pariwisata.

"Kami secara kelembagaan GRD menyatakan sikap mendesak presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kehutanan segera menghentikan rencana pembangunan ratusan fasilitas pariwisata di Pulau Padar Taman Nasional Komodo," tegasnya.

"Kami secara tegas menolak karena ini adalah upaya penghilangan mata pencaharian masyarakat setempat dan merusak sifat alamiah wisata Taman Nasional Komodo," tutupnya.

*(red)