 |
| Foto : Ist. |
Aksi mogok ini diduga kuat merupakan buntut dari ketidakpuasan terkait kebijakan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW).
Kondisi ini menyebabkan terhentinya pelayanan administrasi dan publik di beberapa titik, yang memicu keluhan luas dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Ketua PC SEMMI Bantaeng mendesak Bupati Bantaeng untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
"Kami melihat adanya kegagalan komunikasi dan manajerial dalam proses penempatan PPPK-PW ini. Jika pelayanan kepada masyarakat sampai terhenti karena pegawai mogok, maka jargon 'Bantaeng Bangkit' hanyalah isapan jempol belaka. Fakta di lapangan justru menunjukkan Bantaeng sedang melangkah mundur," tegas Ketua PC SEMMI Bantaeng dalam keterangan persnya, Rabu (11/03/2026).
PC SEMMI Bantaeng menilai bahwa kebijakan kepegawaian seharusnya menjadi solusi untuk memperkuat birokrasi, bukan malah menciptakan kegaduhan internal yang mengorbankan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
"Bupati Bantaeng harus segera memanggil instansi terkait dan menyelesaikan akar masalahnya. Jangan biarkan ego sektoral atau ketidaksiapan sistem menghambat pelayanan rakyat. Bantaeng tidak akan bisa maju jika mesin birokrasinya sedang mogok dan tidak sinkron,"tambahnya.
Di akhir pernyataannya, PC SEMMI Bantaeng menegaskan akan terus mengawal isu ini dan memberikan peringatan bahwa jika dalam waktu dekat pelayanan publik tidak kembali normal, mereka tidak akan ragu untuk turun ke jalan guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan.
*(red)
