 |
| Foto : Ist. |
Dalam aksi itu, Kadis Disdikbud Morowali menantang hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam menyampaikan pendapat di muka umum aksi dan dialog yang tidak kondusif berlangsung di depan kantor Disdikbud Morowali.
"Respon Kadis Disdikbud kepada massa aksi yang sengaja membatasi ruang dialog dengan menanyakan status mahasiswa kepada seluruh kawan-kawan massa aksi sehingga saya sebagai korlap menanyakan balik lalu kalau bukan mahasiswa tidak boleh menyuarakan aspirasi di dinas pendidikan hal inilah menjadi awal dari dialog yang tadinya kondusif berubah," ujar Amrin, Ketua GRD-KK Morowali kepada Corong Demokrasi, Sabtu (20/09/2025).
Kordinator lapangan, Amrin yang juga sebagai Ketua GRD KK-MOROWALI, menyampaikan sikap yang diperlihatkan kadis sangat tidak mendidik dan tidak layak untuk menduduki posisi sebagai kepala dinas pendidikan.
"Sebelum kami dipersilahkan bicara kami sudah koperatif kami mengindahkan bertemu dan dialog dengan kadis karena kami ditemui diluar ruangan, tetapi dibalik hal tersebut teryata kadis pendidikan menunjukan respon yang diluar ekspetasi seluruh kawan massa aksi," pungkas Amrin.
Amrin juga menyampaikan bahwa kami bukan mahasiswa, apakah ada masalah jika kami menyuarakan kepedulian pendidikan di Kabupaten Morowali.
Lebih lanjut, Amrin juga menegaskan kepada seluruh Kader GRD KK-MOROWALI untuk bersiap melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan di kantor Disdikbud Morowali dan mengundang seluruh kawan-kawan untuk bersolidaritas. Karena kadis tidak hanya arogan atau membungkam demokrasi melainkan telah menantang hak konstitusional kita semua.
"Respon Kadis Disdikbud kepada massa aksi yang sengaja membatasi ruang dialog dengan menanyakan status mahasiswa kepada seluruh kawan-kawan massa aksi sehingga saya sebagai korlap menanyakan balik lalu kalau bukan mahasiswa tidak boleh menyuarakan aspirasi di dinas pendidikan hal inilah menjadi awal dari dialog yang tadinya kondusif berubah," ujar Amrin, Ketua GRD-KK Morowali kepada Corong Demokrasi, Sabtu (20/09/2025).
Kordinator lapangan, Amrin yang juga sebagai Ketua GRD KK-MOROWALI, menyampaikan sikap yang diperlihatkan kadis sangat tidak mendidik dan tidak layak untuk menduduki posisi sebagai kepala dinas pendidikan.
Menurutnya, sikap menanggapi aksi diperlihatkan dengan respon arogan dan menutup ruang demokrasi hingga pembungkaman demokrasi dilakukan bahkan berani menantang hak konstitusional.
"Sebelum kami dipersilahkan bicara kami sudah koperatif kami mengindahkan bertemu dan dialog dengan kadis karena kami ditemui diluar ruangan, tetapi dibalik hal tersebut teryata kadis pendidikan menunjukan respon yang diluar ekspetasi seluruh kawan massa aksi," pungkas Amrin.
Amrin juga menyampaikan bahwa kami bukan mahasiswa, apakah ada masalah jika kami menyuarakan kepedulian pendidikan di Kabupaten Morowali.
Massa aksi kecewa dengan sikap Kadis Disdikbud yang mempertanyakan status mahasiswa dan kampus kepada massa aksi Aliansi Mahasiswa Morowali karena respon arogan itu jelas bahwa Kadis tidak ingin dialog dengan kawan-kawan selain mahasiswa. Massa aksi menolak untuk melanjutkan dialog karena sikap arogansi Kadis Disdikbud Morowali tersebut dan tetap melanjutkan aksi hingga Sekretaris Daerah (SEKDA) Morowali hadir langsung menemui massa aksi dan membuka ruang dialog.
"Kadis Disdikbud yang telah melontarkan statemen seperti itu jelas telah mengkotak-kotakkan setiap sektor yang ingin menyuarakan kebenaran dan menuntut hak. Sementara permasalah yang kami bawa terkait tupoksi Disdikbud itu sendiri dan statement kadis telah membangun kegaduhan," tambahnya.
Amrin Juga menegaskan bahwa Kadis Disdikbud Morowali sengaja untuk menutup ruang demokrasi yang seharusnya menjadi ruang untuk semua suara bisa didengarkan. Sikap ini juga menunjukan bentuk pelecehan terhadap prinsip demokrasi serta mencerminkan wajah otoriter seorang pemimpin, ironisnya hal ini dilakukan oleh Kadis Disdikbud Morowali.
Amrin Juga menegaskan bahwa Kadis Disdikbud Morowali sengaja untuk menutup ruang demokrasi yang seharusnya menjadi ruang untuk semua suara bisa didengarkan. Sikap ini juga menunjukan bentuk pelecehan terhadap prinsip demokrasi serta mencerminkan wajah otoriter seorang pemimpin, ironisnya hal ini dilakukan oleh Kadis Disdikbud Morowali.
"Tindakan kadis ini telah menantang hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat baik lisan ataupun tulisan sementara ini semua adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) tak ada masalah baik mahasiswa ataupun bukan mahasiswa," pungkasnya.
Lebih lanjut, Amrin juga menegaskan kepada seluruh Kader GRD KK-MOROWALI untuk bersiap melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan di kantor Disdikbud Morowali dan mengundang seluruh kawan-kawan untuk bersolidaritas. Karena kadis tidak hanya arogan atau membungkam demokrasi melainkan telah menantang hak konstitusional kita semua.
"Kami juga menantang kadis pendidikan untuk membuktikan apa pelanggaran ketika aksi itu dilakukan oleh yang bukan Mahasiswa. Untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa Morowali dan seluruh organ pemuda dan serikat ayo bergerak bersama kita selamatkan pendidikan kita selamatkan demokrasi jangan dibajak oleh penguasa yang semena-mena dan anti kritik," tutupnya.
*(red)
