.jpg) |
| Foto : Robinson Andi Patundu kader Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) yang juga merupakan salah satu pemuda Desa Bambang, Kec. Bambang, Kab. Mamasa, Sulbar. |
Ia mengatakan bahwa Aula Desa yang seharusnya dijadikan sebagai sentral kegiatan masyarakat sekaligus ruang menyalurkan minat dan bakat generasi semuanya terhenti setelah beralihfungsi menjadi dapur MBG.
Menurutnya, di desa Bambang banyak lokasi strategis yang seharusnya bisa melalui survei perencanaan pembangunan dapur apalagi ini adalah program prioritas presiden dengan anggaran ratusan triliun.
Menurutnya, di desa Bambang banyak lokasi strategis yang seharusnya bisa melalui survei perencanaan pembangunan dapur apalagi ini adalah program prioritas presiden dengan anggaran ratusan triliun.
"Sudah jelas dalam juknis pendirian dapur MBG bahwa dapur tersebut wajib memiliki bangunan sendiri dan tidak menggunakan fasilitas publik yg telah memiliki peruntukan khusus," ujar Robinson Andi Patundu kepada Corong Demokrasi, Rabu (14/01/2026).
Lebih lanjut, Robinson juga menyoroti dugaan pembangunan dapur MBG dengan menggunakan Dana Desa (DD).
Lebih lanjut, Robinson juga menyoroti dugaan pembangunan dapur MBG dengan menggunakan Dana Desa (DD).
Ia mengatakan bahwa seharusnya DD dialokasikan untuk pembangunan di Desa Bambang sesuai dengan arahan Kemendes PDTT.
"Saya menilai ini sudah pelanggaran besar karena tidak lagi berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Anggaran Dana Desa yang sudah jelas peruntukannya seharusnya tidak dialihkan," pungkasnya.
Robinson juga mempertanyakan kebijakan pemerintah Desa Bambang yang dinilai memaksakan pembangunan dapur MBG yang berdampak pada pembangunan di Desa Bambang terbengkalai.
Robinson juga mempertanyakan kebijakan pemerintah Desa Bambang yang dinilai memaksakan pembangunan dapur MBG yang berdampak pada pembangunan di Desa Bambang terbengkalai.
Kondisi ini menuai banyak pertanyaan apakah anggaran ratusan triliun MBG itu tersumbat atau dana desa tahun 2025 yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemdes. Jika anggaran program MBG belum ada mengapa terlalu memaksakan untuk membuat dapur secepat itu dan membiarkan pembangunan didesa terbengkalai. Dan jika Alokasi Dana Desa 2025 sudah ada kenapa harus dialihkan, Bukankah pembangunan didesa itu penting untuk memudahkan akses kebutuhan masyarakat.
"Dan ini bukan kali pertamanya saya soroti soal penggunaan dan Dana Desa di Desa Bambang. Di bulan Oktober tahun lalu juga kami menyoroti alokasi dananya yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan namun sampai skarang APH di Mamasa seolah-olah menyepelekan hal tersebut. Dan harapan besar kami, APH terkhususnya Inspektorat Daerah Kab. Mamasa serius dalam mengevaluasi kinerja dan melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa pemerintah Desa Bambang dengan tegas dan profesional," tutup Robinson mantan ketua IPPM-KB Makassar.
*(red)
.jpg)
