 |
| Foto : Ist |
Kutai Timur,- Penggunaan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk pengadaan kendaraan Khusus di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Timur menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kutai Timur menilai pengadaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari publik serta pengawasan ketat dari pihak berwenang terutama dari DPRD Kab. Kutai Timur.
Aldi selaku Ketua DEMA Pospera Kutai Timur juga menyampaikan bahwa penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dengan nilai yang cukup besar tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami meminta agar pihak berwenang tidak tutup mata terhadap penggunaan anggaran sebesar Rp75 miliar untuk pengadaan kendaraan di Diskominfo Kutai Timur. Anggaran daerah berasal dari uang rakyat, sehingga setiap penggunaannya harus benar-benar jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar perencanaan, kebutuhan riil, serta mekanisme pengadaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
DEMA Pospera Kutai Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan untuk turut mengawal kebijakan penggunaan anggaran daerah agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami minta DPRD Kab. Kutai Timur secara kelembagaan bertanggung jawab atas polemik yang terjadi. Karena DPRD yang mengesahkan anggaran tersebut. Kami tidak ingin berspekulasi atau menuduh, namun kami menilai penting adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tambahnya.
DEMA Pospera Kutai Timur berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan resmi mengenai proses pengadaan kendaraan tersebut, termasuk rincian kebutuhan, jenis kendaraan, serta mekanisme penganggaran yang digunakan.
"Kami juga dalam waktu dekat akan ke KPK, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik," tutup Aldi
(**)
