 |
| Foto : Aksi unjuk rasa Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) di pertigaan Jl. Hertasning-Pettarani, Kota Makassar, Selasa (14/04/2026). |
Massa aksi membawa spanduk bertuliskan "Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik".
Jenderal lapangan Varin Smaun dalam orasinya mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap teror, pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang melibatkan militer
Menurutnya, kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus adalah gambaran pemerintahan Prabowo-Gibran yang bersifat militeristik.
"Ini adalah upaya perlawanan masyarakat sipil atas teror, pembungkaman, dan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus," ujarya Varin Smaun.
"Selain dari itu, kami menuntut agar aktor intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus itu segera diseret ke peradilan umum," tambahnya.
Lebih lanjut, Varin Smaun menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap Andrie Yunus.
Olehnya itu, kata Varin Smaun, presiden Prabowo-Gibran harus mengambil sikap tegas untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Agar tidak terjadi hal serupa presiden harus mengambil sikap tegas apalagi Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus adalah tindakan terorisme," pungkasnya.
"Jika Prabowo-Gibran tidak mengambil keputusan membentuk TGPF maka kami anggap rezim Prabowo-Gibran melindungi pelanggar HAM," tutupnya.
Dalam aksi tersebut, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) mengangkat isu "Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik" dengan tuntutan yaitu:
1. Copot kementerian HAM NATULIUS PIGAI.
2. Copot Panglima TNI.
3. Copot Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.
4. Usut Tuntas Aktor Intelektual Dibalik Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus.
5. Kembalikan TNI ke Barak.
6. Reformasi TNI.
7. Segera Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
*(red)
