 |
| Foto : Aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional 2025. |
Massa aksi membawa poster berisikan sejumlah tuntutan sambil bergantian melakukan orasi politik.
Jenderal lapangan Doni menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional 2025 adalah bentuk respon atas ketimpangan struktur agraria yang masih terjadi.
Menurutnya, penyelenggara negara menutup mata terhadap ketidakadilan yang dialami oleh petani. Bahkan secara terang-terangan penyelenggara negara mendukung perampasan dan pengusiran petani dari tanahnya dengan menggunakan kekerasan aparat kepolisian dan tentara.
"Hingga saat ini kami menilai konflik agraria yang terus terjadi adalah absennya negara dalam memastikan distribusi tanah untuk rakyat secara adil dan merata," ujar Doni.
"Harusnya melindungi petani dan masyarakat adat, tetapi negara justru melindungi korporasi dan melakukan perampasan tanah, penggusuran masyarakat adat, dan Kriminalisasi pejuang agraria atas nama proyek strategis nasional (PSN) yang sama sekali tidak ada untungnya bagi kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Lebih lanjut, Doni juga menyoroti keterlibatan aparat kepolisian dan tentara dalam konflik agraria.
Ia mengatakan bahwa institusi kepolisian dan TNI tugas dan fungsinya adalah untuk menjaga, melindungi rakyat dan negara dari bahaya dan ancaman tetapi selalu digunakan oleh pengusaha dan negara sebagai penjaga bisnis di sektor agraria dengan melakukan perampasan tanah, pengusiran dan pembunuhan terhadap petani yang mempertahankan tanahnya.
"Hari ini tindakan dari kepolisian dan TNI telah bergeser menjadi penjaga bisnis bagi pengusaha dan negara," pungkasnya.
"Kami dari GRD mengutuk keras keterlibatan aparat kepolisian dan TNI dalam melakukan kekerasan, perampasan tanah, pengusiran petani, dan penghilangan nyawa petani dan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanahnya," tegasnya.
Dalam aksi itu, Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) membawa tuntutan "Tanah Untuk Rakyat, Ganyang Perampas Tanah" sebagai isu utama dengan isu turunan:
1. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
2. Wujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak perampasan tanah, perampasan ruang hidup rakyat atas nama proyek strategis nasional.
4. Stop kriminalisasi masyarakat adat dan petani.
5. Cabut UU TNI dan kembalikan tentara ke barak.
6. Tolak politik upah murah dan wujudkan upah layak bagi buruh/pekerja.
*(red)
